DAFTAR INSTANSI PUSAT YANG TELAH DITETAPKAN KONVERSI NIP OLEH BKN

Sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 22 Tahun 2007 tanggal 28 Maret 2007 Tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipi dan Peraturan Kepala BKN 43 tahun 2007 Tentang Tata Cara Permintaan, Penetapan dan Penggunaan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil. Dengan ini Deputi Bidang Informasi Kepegawaian menyampaikan daftar instansi pusat yang telah selesai dilakukan konversi NIP Pegawai Negeri Sipil. Adapun instansi pusat yang NIP PNS-nya telah dilakukan konversi adalah sebagai berikut :

1 Menko Bidang Politik dan Keamanan
2 Menko Bidang Perekonomian
3 Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat
4 Meneg Riset dan Teknologi
5 Meneg Koperasi Dan UKM
6 Meneg Lingkungan Hidup
7 Meneg BUMN
8 Meneg Pemberdayaan Perempuan
9 Meneg Pendayagunaan Aparatur Negara
10 Meneg Pemuda Olah Raga
11 Meneg Perumahan Rakyat
12 Meneg Pembangunan Daerah Tertingga
13 Dep. Luar Negeri
14 Dep. Hukum dan Hak Asasi Manusia
15 Dep. Energi Dan Sumber Daya Mineral
16 Dep. Perhubungan
17 Dep. Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
18 Dep. Sosial
19 Dep. Kehutanan
20 Dep. Kelautan Dan Perikanan
21 Dep. Perdagangan
22 Dep. Pekerjaan Umum
23 Dep. Kebudayaan dan Pariwisata
24 Badan Intelijen Negara
25 Setjen MPR
26 Setjen DPR
27 Badan Pemeriksa Keuangan
28 Setjen WANTANNAS
29 Lembaga Sandi Negara
30 Badan Kepegawaian Negara
31 Lembaga Administrasi Negara
32 Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional
33 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
34 Badan Tenaga Nuklir Nasional
35 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
36 Arsip Nasional Republik Indonesia
37 Badan Koord. Survei & Pemetaan Nasional
38 Badan Koordinasi KB Nasional
39 Badan Koordinasi Penanaman Modal
40 Badan Pengkajian & Penerapan Teknologi
41 Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan
42 Perpustakaan Nasional RI
43 Badan Standardisasi Nasional
44 Badan Pengawas Tenaga Nuklir
45 Badan Pengawas Obat dan Makanan
46 Lembaga Ketahanan Nasional
47 Badan Narkotika Nasional
48 Setjen Komisi Pemilihan Umum
49 Badan Nasional Penanggulangan Bencana
50 Setjen KOMNAS HAM
51 Setjen Mahkamah Konstitusi
52 Setjen Komisi Yudisial
53 Setjen Dewan Perwakilan Daerah
54 Badan Koordinasi Keamanan Laut RI